Mindo Sianipar : Hindari Alih Fungsi Lahan

Nganjuk, Mega Pos – Semakin banyak berdirinya pabrik menjadikan lahan pertanian menjadi semakin sempit. Untuk itu, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menghindari alih fungsi lahan, salah satunya dengan tidak sembarang memberikan ijin pendirian pabrik.

Hal ini disampaikan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan VIII Jawa Timur Ir Mindo Sianipar saat kegiatan reses dengan menggelar silaturahmi dan temu lapang bersama anggota Poktan, Gapoktan, Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) dan LMDH, Sabtu siang (10/11) di gedung UD KP Loceret.  Menurut Mindo, alih fungsi lahan masih terlalu banyak ditemui di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Ir Mindo Sianipar saat menyerahkan bantuan benih padi

“Hal ini menjadi perhatian kita khususnya wakil rakyat dari PDI Perjuangan, untuk memperjuangkan kedaulatan pangan. Jangan menggantungkan kebutuhan pangan kita ke luar negeri. Kalau hal itu terjadi di negeri ini, malapetaka bagi bangsa Indonesia!,” tegas Mindo.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kata Mindo, ia akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya di dapil VIII Jawa Timur. “Bantuan berupa program dan alsintan yang bersumber dari APBN kita berikan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkapnya.

Menuju Nganjuk Maju dan Nyawiji

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Komunitas Seni Budaya DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang juga Wakil Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., MM., MBA menyampaikan terima kasih kepada Mindo Sianipar atas kepeduliannya dalam memperjuangkan petani di Kabupaten Nganjuk.

Kang Marhaen saat memberikan sambutan di hadapan 500 lebih peserta yang menghadiri reses

“Untuk itu, mari kita terus mendukung dan mensupport Bapak Mindo untuk kembali mengemban amanah besar agar pertanian di Kabupaten Nganjuk semakin baik,” kata Kang Marhaen sapaan akrab Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., MM., MBA.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat Nganjuk untuk menjadikan Kabupaten Nganjuk semakin maju dan nyawiji. “Kabupaten Nganjuk adalah milik kita semua, bupati dan wakil bupati hanya kontrak lima tahun. Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini fokus untuk pembangunan jalan dan jembatan termasuk saluran air,” ungkapnya.

Selain itu, reformasi birokrasi di dalam penerimaan CPNS, Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak memungut biaya alias nol rupiah. “Ini menjadi komitmen pemerintahan kita saat ini untuk menjadikan pemerintahan yang bersih. Selain itu,  untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk melalui kebijakan-kebijakan yang pro dengan wong cilik,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintahan Novi – Marhaen juga akan fokus di bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan, untuk mengetahui aspirasi masyarakat Nganjuk secara langsung, pihaknya melakukan kegiatan Sambang Desa.

Untuk diketahui, kegiatan reses anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan VIII Jawa Timur Ir Mindo Sianipar ini diikuti oleh 500 lebih peserta terdiri dari anggota Poktan, Gapoktan, Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan), LMDH, Kelompok Wanita Tani dan Poklahsar.

Acara tersebut, juga dihadiri Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur dari PDI Perjuangan Ida Bagus Nugroho, beberapa caleg DPRD Kabupaten Nganjuk, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahyono dan jajarannya, kepala desa dan undangan.

Reporter : Jumiati

Editor : M. Hartono