DaerahHead Line NewsNganjukPolitik & Pemerintahan

Plt Bupati Nganjuk Buka Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Nganjuk, megapos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Nganjuk menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk tahun 2024.

Musrenbang dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi pada Kamis (16/3/2023) di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Pemkab Nganjuk.

Plt Bupati, Marhaen Djumadi mengatakan bahwa dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil tema “Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas”.

“Sesuai dengan tema tersebut, Pemkab Nganjuk tetap mengutamakan tiga prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk yaitu pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul serta kemandirian ekonomi,” ungkap Kang Marhaen sapaan akrab Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

Untuk mewujudkan tiga prioritas pembangunan tersebut, kata Marhaen, Pemkab Nganjuk memiliki 14 program prioritas rancangan akhir RPD tahun 2024-2026 diantaranya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur public, pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesempatan kerja.

“Lalu, peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, peningkatan akses kualitas pendidikan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup serta menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata,” terang Kang Marhen.

Selain itu, lanjut Kang Marhen, optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional, menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan serta pengembangan food estate, melestarikan seni budaya dan kearifan local, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif.

“Kemudian, peningkatan profesionalisme birokrasi dan kualitas pelayanan public, menjaga stabilitas social politik dan kesiapsiagaan bencana serta percepatan transformasi digital,” bebernya.

Dijelaskannya, RKPD adalah bank perencanaan bukan bank usulan. Maka perlu adanya koneksivitas serta kolaborasi perencanaan dengan seluruh stakeholder.

Untuk itu, Kang Marhaen meminta kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah untuk berpikir secara makro dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk.

“Mari kita berpikir pembangunan secara makro, kira-kira prioritas-prioritas mana yang harus kita selesaikan,” ujar Kang Marhaen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan mengatakan, Musrenbang ini diikuti 250 peserta terdiri dari instansi vertikal di Kabupaten Nganjuk, organisasi perangkat daerah se-kabupaten Nganjuk dan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.

Lalu, Camat beserta delegasi kecamatan, LSM, Ormas, organisasi profesi, organisasi pemuda, organisasi wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

“Musrenbang ini dimaksudkan sebagai media komunikasi dan koordinasi serta menyerap saran dan masukan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Nganjuk dalam proses perencanaan pembangunan guna menentukan arah pembangunan daerah tahun 2024,” jelasnya.

Selain itu, kata Nur, juga untuk membahas dan menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta pendanaan indikatifnya.

“Hasil rekapitulasi usulan rancangan RKPD 2024 pada aplikasi SIPD RI melalui proses Musrenbang Desa/ Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kecamatan serta Forum Perangkat Daerah terdapat 2035 usulan kegiatan,” tandasnya.

Dari usulan tersebut, lanjut Nur, telah diverifikasi kesesuaiannya dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, beberapa usulan kegiatan tereliminasi karena tidak memenuhi kriteria kesiapan usulan yang diakomodir dan dijabarkan dalam program kegiatan sub kegiatan perangkat daerah sejumlah 1582 sub kegiatan.

“Untuk proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 2.516. 744.626.609,-, sedangkan belanja sebesar Rp 2.650.878.428.354,-. Sementara itu, pembiayan netto sebesar Rp 86. 864.961.000.,- sehingga terdapat defisit sebesar Rp 47.268.840.945,-,” tandasnya. (Adv/ Jt)