Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti Gelar Reses di Gapeknas Kabupaten Blitar
Blitar, megapos.co.id – La Nyalla Mataliti Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mengelar reses di Kantor Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional ( Gapeknas ) Kabupaten Blitar di Jl Maluku Kanigoro yang sejaligus rumah dari Ketua Gapeknas Kabupaten Blitar, Hj Henrin Mulat Winarsih, Senin ( 20/12/2021)
Saat reses, La Nyalla Mataliti dikawal Ormas Pancasila dan didampingi Hj Henrin Mulat Winarsih yang selain Sebagai Ketua Gapeknas Kabupaten Blitar juga Ketua La Nyala Akademia dan Pemuda Pancasila .
La Nyalla Mataliti mengatakan, reses yang dilakukan di Kantor Gapeknas ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan pembangunan Kota dan Kabupaten Blitar serta perkembangan Covid -19.
Namun La Nyalla Mataliti lebih senang bercerita tentang keinginannya untuk bicara tentang politik.
“Sekarang ini kita waktunya menggerakkan masyarakat untuk menolak amandemen konstitusi, kita harus mengolkan konstitusi menolak presidensil tresshold 20 persen,” ujar La Nyalla .
Kenapa ? Menurut La Nyalla, alasannya,
pada saat sebelum amademen pada tahun 1999 sampai 2002 itu yang namanya MPR terdiri dari DPR, Utusan Golongan dan Utusan Daerah, Utusan Daerah dipilih oleh DPRD.
“Kemudian masuk amademen konstitusi berubah MPR terdiri DPR , Utusan Golongan hilang, untuk urusan daerah hilang menjadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah tapi kenyataannya yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden itu hanya DPR, hanya partai politik, haknya non partisan yang seperti saya anggota DPD tidak bisa mencalonkan presiden, adil tidak?,” tegas La Nyalla.
Menurutnya, kondisi ini sudah mereka nikmati 20 tahun lebih, tapi yang ada rakyat masih miskin, tidak sejahtera dan banyak koruptor dari walikota, bupati, gubernur sampai tingkat menteri.
“Inilah yang harus kita ubah, karena rakyat hanya disuruh memilih dengan dua calon pasangan, nanti yang kalah dijadikan Menpan. Ini sama aja bohong,” imbuhnya.
“Kita yang tidak berpartai, tidak bisa punya pilihan , ini yang kita gol kan harus ada calon dari Dewan Perwakilan Daerah, partai politik juga begitu tidak bisa dikangkangi hanya 20 persen,” bebernya.
“Pada zaman pemerintahan SBY, yang berjuang agar nol persen, Gerindra, PDIP, Golkar kenapa sekarang mereka berkuasa mereka ngotot pertahankan 20 persen,” tegas La Nyalla.
Terkait maju tidaknya dirinya jadi calon presiden, La Nyalla menjawab itu urusan takdir.
“Kalau saya ditakdirkan jadi presiden berarti saya maju, kalau soal itu urusan belakang tapi sekarang, kita sedang berjuang mengembalikan hak rakyat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani rakyat, jangan dipaksakan hanya memilih dua calon yang dikangkangi hanya 20 persen, ” jelas La Nyalla.
La Nyalla hanya berpesan kepada masyarakat, agar mencari pemimpin yang betul-betul bersih.
“Carilah partai yang betul-betul memperjuangkan rakyat,” ujar La Nyalla Mattalitti.
Oleh sebab itu, menurutnya, UUD 1945 yang sudah empat kali mengalami perubahan dalam kurun waktu 1999-2002 itu, masih banyak kekurangan dan dipandang perlu amandemen UU Nomor 7 tahun 2017 tidak memihak terhadap hak untuk berdemokrasi secara penuh.
Reporter : Ayu
