Bupati Blitar Mutasi 153 Pejabat
Blitar, megapos.co.id – Pemerintah Kabupaten Blitar kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 153 pejabat struktural resmi dilantik pada Jumat, 29 Agustus 2025, di Pendopo Ronggo Hadinegoro.
Pelantikan itu mencakup 15 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 79 administrator, dan 59 pengawas.
Bupati Blitar Rijanto menegaskan, mutasi dan rotasi bukan sekadar agenda rutin, melainkan strategi menjaga roda pemerintahan tetap bergerak dinamis. Menurutnya, tanpa adanya penyegaran, kinerja birokrasi berpotensi mandek.
“Mutasi perlu dan penting, karena tanpa penyegaran maupun reorganisasi, birokrasi akan stagnan. Proses awal sudah berjalan, dan ke depan jadwal yang kosong harus segera kita isi,” ujar Rijanto dalam sambutannya.
Pelaksanaan rotasi kali ini berlangsung dengan mekanisme yang lebih ketat dibanding periode sebelumnya. Bupati menuturkan, setiap tahap harus melalui jalur resmi: pembentukan panitia seleksi, uji kompetensi, hingga pelaporan hasil ke Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bahkan, izin pelantikan pun wajib turun dari kementerian terkait sebelum pejabat baru bisa diresmikan. Hal itu, kata Rijanto, menjadi bukti bahwa mutasi dilakukan secara transparan, jauh dari praktik balas dendam politik.
“Promosi mutasi dilakukan guna penyegaran dan percepatan program pelayanan publik. Tidak ada orang nomor satu atau dua, semua harus menyamakan persepsi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rijanto juga mengingatkan para pejabat untuk tidak kecewa atas penempatan baru. Ia meminta jajaran birokrasi memaknai mutasi sebagai momentum pengabdian, bukan beban. “Jalani amanah dengan penuh tanggung jawab. Jadilah pelayan masyarakat, bukan minta dilayani,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya birokrasi yang gesit, mampu bergerak sat set dan gercep (gerak cepat). Tantangan pembangunan, menurut dia, menuntut pejabat yang profesional, inovatif, dan sanggup beradaptasi dengan perkembangan digital.
Ia bahkan mengingatkan agar pejabat senior mau belajar dari generasi muda yang lahir di era internet. “Banyak staf kita generasi Z, generasi digital native. Mereka terbiasa dengan teknologi, sehingga birokrasi harus adaptif dan tidak boleh gagap digital,” tutur Rijanto.
Meski 153 pejabat sudah dilantik, formasi belum sepenuhnya lengkap. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Achmad Budi Hartawan, mengungkapkan masih ada delapan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong.
“Dari total JPT Pratama, delapan OPD masih kosong. Untuk sementara akan diisi pelaksana tugas (Plt), sambil menunggu seleksi terbuka,” jelas Budi.
Delapan OPD tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas P3APPKB, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta BPBD.
Proses seleksi terbuka, lanjut Budi, tetap menunggu izin pusat. Pemkab Blitar menargetkan pengisian dilakukan secepatnya, meski jadwal pasti belum dapat ditentukan.
Dalam sambutannya, Bupati Rijanto juga menyinggung capaian fiskal daerah. Per 27 Agustus 2025, realisasi pendapatan baru mencapai 59,42 persen, sementara belanja daerah 48,12 persen. Kondisi itu menuntut jajaran OPD bergerak cepat mengejar target.
Ia berpesan agar pejabat yang baru dilantik segera menempati posisi masing-masing. “Besok harus langsung bekerja. Jangan menunda. PR kita masih banyak,” katanya.
Rijanto menutup sambutan dengan pantun yang mengajak seluruh birokrasi bersemangat mengabdi. “Hari ini bersejarah bagi saudara semua, diambil sumpah di hadapan Yang Kuasa.
Selamat menunaikan tugas untuk para abdi negara, wujudkan Kabupaten Blitar berdaya dan berjaya,” ucapnya.
Mutasi kali ini menjadi tonggak penting perjalanan birokrasi Kabupaten Blitar. Selain mengisi kekosongan jabatan, rotasi diharapkan melahirkan generasi baru penggerak OPD yang adaptif, profesional, dan berintegritas.
Dengan seleksi terbuka yang segera digelar, Pemkab Blitar menegaskan komitmennya menghadirkan pejabat yang kompeten, bukan sekadar mengisi kursi kosong.
Langkah ini sekaligus menegaskan wajah birokrasi yang terbuka, meritokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik.( Adv/ayu )
