Dorong Pencapaian Target Pajak, Bapenda Tulungagung Hadirkan Modernisasi Sistem Pembayaran Melalui ETPD dan Stimulus Undian Berhadiah bagi Wajib Pajak
Tulungagung, megapos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melaui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya mendorong pencapaian pendapatan pajak daerah melalui layanan digital guna memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak serta memberikan stimulus bagi wajib pajak yang patuh membayar pajak berupa undian berhadiah.
Kini wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai kanal digital seperti QRIS, marketplace, hingga mobile banking guna meminimalkan potensi kebocoran anggaran.
Hal itu di sampaikan Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno pada saat pelaksanaan Sosialisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso minggu lalu, Jumat (6/3/2026).
Program tersebut terbukti efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal itu terlihat dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tulungagung tahun 2025 yang menembus Rp902,33 miliar atau 114,33 persen dari target.
“Capaian ini tidak lepas dari peran besar camat, lurah, dan kepala desa. Terima kasih yang sebesar-besarnya,” ucapnya.
Sukowinarno menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pihaknya telah mencetak 693.638 lembar SPPT dengan total ketetapan pajak sebesar Rp42,65 miliar.
Ia memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 pada tahun ini.
“Tahun ini besaran pajak tidak mengalami kenaikan, kecuali jika terdapat penambahan objek pajak baru,” jelasnya
Kegiatan Sosialisasi tersebut di hadiri Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Para Camat dan seluruh Kepala Desa di kabupaten Tulungagung dan Jajaran perbankan yang sekaligus menjadi forum konsolidasi.
Pada Kesempatan tersebut Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengapresiasi kinerja seluruh pihak setelah realisasi penerimaan pajak tahun 2025 berhasil melampaui target hingga di atas 100 persen. Capaian itu dinilai sebagai bukti solidnya komitmen dan sinergi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Meski demikian, Gatut Sunu mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Sebab, PBB-P2 merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah yang harus dikelola secara optimal setiap tahun.
“Kalau kita solid dan berkomitmen, target apa pun bisa kita raih,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan distribusi SPPT kepada masyarakat. Para kepala desa diminta segera menyalurkan dokumen tersebut kepada wajib pajak agar pembayaran bisa dilakukan lebih awal.
“Semakin cepat SPPT sampai ke warga, semakin cepat pula kesadaran untuk melunasi,” tegasnya.
Selain itu, Gatut Sunu mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan pajak. Dana yang dipungut dari masyarakat harus disetorkan tepat waktu dan tidak disalahgunakan.
“Sebab sekali kepercayaan rakyat hilang, roda pemerintahan di desa tidak akan berjalan dengan baik,” pungkas Bupati Gatut sunu. (Sdr)
