FORMAT Apresiasi Pemda dalam Menanggapi Intensif RT dan RW
Blitar, megapos.co.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengar pendapat atau hearing bersama Forum Masyarakat RT dan RW (FORMAT) 28 Kelurahan se- Kabupaten Blitar di Ruang Transit DPRD, pada Rabu (5/6/2024).
Kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi dan juga beberapa anggota, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemkab Blitar, dan perwakilan dari Format.
Koordinator Format, Swantio H.I, menyampaikan, terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang sudah merealisasikan insentif sebesar Rp 125 ribu per bulan untuk Ketua RT dan RW.
“Artinya, saat ini insentif Ketua RT dan RW mempunyai payung hukum. Kalau kemarin di awal itu, Perbupnya itu nomor 38 tahun 2023 dan ini tadi kita mendapat keterangan dari teman-teman OPD bahwasanya sudah ada perubahan nomor 71 tahun 2003,” terang Tiok sapaan akrab Swantio.
Ia menekankan, insentif yang diterima oleh RT RW itu berpayung hukum tetap.
“Karena tuntutan awal kita Rp 500 ribu, kita meminta untuk tambahan di PAK sebesar Rp 250 ribu,” terangnya.
Karena, kata Tiok, pada saat hearing terakhir itu teman-teman yang ada di OPD menyanggupi di anggaran PAK tahun 2004 itu bisa mencapai Rp 250 ribu.
“Di sini, kita meminta kejelasan dan kepastian dari pihak eksekutif dan alhamdulillah difasilitasi oleh Komisi 1 yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Bapak Sulistiono, dan juga anggota Komisi 1 yang memberikan support motivasi atas tidak merata dan apa yang menjadi pertanyaan kami,” urainya.
Dikatakannya, pihaknya juga memberikan masukan kepada Inspektorat untuk bisa memberikan sebuah pengawasan dan evaluasi atas kinerja teman-teman yang ada di wilayah kelurahan dan kecamatan agar profesional dalam menyikapi regulasi.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Fredy Agung Kurniawan, menyatakan sangat mendukung partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya.
Serta berupaya untuk memahami, menindaklanjuti dari setiap tuntutan yang disampaikan. Dan akan dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat.
”Hal ini akan diskusikan dalam pembahasan anggaran sekarang untuk direalisasikan pada anggaran tahun 2024,” ujar.
Freddy juga berharap, kerjasama antara DPRD dan masyarakat sangat penting dalam membangun kesejahteraan bersama dan menciptakan kondisi yang lebih baik di Kabupaten Blitar. ( Ayu )
