Bupati Blitar Hadiri Rapat Reformasi Agraria
Blitar, megaos.co.id – Reformasi agraria selama bertahun-tahun telah menjadi perbincangan hangat dan menarik perhatian publik secara luas. Pada tahun 2024, rapat reformasi agraria diadakan di Hotel Santika Blitar, Rabu (23/10/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh 60 orang peserta dan diharapkan dapat membawa angin segar bagi masyarakat sekitar hutan, lahan HGU, dan lainnya.
Pada rapat reformasi agraria di Blitar ini, Pj Bupati Blitar Dr. Ir. Jumadi M.MT membuka Rapat Koordinasi Penyelenggara Reforma Agraria Tahun Anggaran 2024 yang diikuti oleh Sekda, Kepala Pertanahan Kabupaten Blitar, Kodim 0808, Kapolres Kabupaten Blitar, Kapolres Kota Blitar, Kepala Kejaksaan Kabupaten dan Kota Blitar, Inspektur Kabupaten Blitar, Kepala Satpol PP dan Damkar, serta kepala dinas terkait dan camat se-Kabupaten Blitar.
Dalam rapat ini, para pemangku kepentingan tersebut membahas rekomendasi terkait dengan reformasi agraria.
Harapannya, rapat reformasi agraria di Blitar akan menjadi tonggak sejarah bagi perubahan positif dan percepatan di Kabupaten Blitar.
Meskipun reformasi agraria telah menjadi topik yang menarik perhatian dan menjadi perbincangan dalam masyarakat kita selama bertahun-tahun, tindakan nyata untuk memberikan keadilan bagi warga masih menemui banyak kendala.
Warga masih sering kali dibuat bolak-balik dan mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan maupun sumber daya yang lebih besar.
“Ini adalah terobosan dan sinergi terkait permasalahan baik aset dan akses pertanahan yang sering menjadi permasalahan di masyarakat, baik lahan bekas perkebunan maupun HGU. Desa Modangan dan desa Soso bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Pj Bupati Blitar.
Dengan acara tersebut, diharapkan bahwa rapat reformasi agraria di Blitar akan menciptakan kesadaran yang lebih luas di kalangan masyarakat agraris dan menciptakan lapangan usaha baru.
Pentingnya perlindungan hak-hak warga dan petani diutamakan. Dengan begitu, diharapkan bahwa setelah rapat koordinasi reformasi agraria ini, pihak-pihak yang terlibat dapat memperjuangkan hak-hak warga dan petani dengan memperbaiki keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan dan penerapan kebijakan agraria.
Melalui inisiatif ini, diharapkan pada masa depan yang lebih adil bagi petani dan masyarakat agraris di Indonesia. Rapat Reformasi Agraria di Blitar 2024 dapat menjadi awal bagi perubahan yang dibutuhkan.
Dalam rapat tersebut, diharapkan dapat membahas tantangan yang dihadapi petani dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keadilan bagi mereka.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha, dan petani, rapat ini akan menjadi sarana untuk menemukan solusi bagi kesulitan yang dihadapi masyarakat agraris.
”Kita berharap bahwa melalui upaya bersama seperti ini, kita dapat memperbaiki situasi dan memberikan keadilan bagi petani di Indonesia,” pungkasnya. (Kmf/Adv/ayu)
