21 Desa Antisipasi Kekeringan, Pemkab Blitar Gelar Rakor Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman El Nino
Blitar, megapos.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar rapat koordinasi tingkat daerah guna mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino.
Rapat berlangsung dengan melibatkan unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, Muspika, kepala desa/lurah, tokoh organisasi kemasyarakatan, hingga pelaku usaha, Rabu ( 29/4/2026 ) di Pendopo Pemkab Blitar.
Wakil Bupati bersama jajaran Forkopimda turut memberikan arahan dalam forum yang dinilai sangat lengkap tersebut.
Hadir pula perwakilan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, LDII, BAMAG, serta perwakilan umat Hindu dan Buddha.
Selain itu, unsur Gapoktan, Komisi Irigasi, hingga kalangan pengusaha juga ikut berpartisipasi.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden dan Gubernur terkait mitigasi bencana kekeringan yang diprediksi semakin berat akibat fenomena yang disebut “El Nino Godzilla”.
Dampak yang ditimbulkan diperkirakan menyentuh berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, hingga kesehatan masyarakat.
Bupati Blitar, Rijanto menegaskan bahwa langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi intensif dan perencanaan matang agar dampak yang muncul dapat ditekan semaksimal mungkin.
Sebanyak 21 desa diidentifikasi berpotensi terdampak kekeringan. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, mekanisme pelaporan akan dilakukan berjenjang.
“Masyarakat yang membutuhkan air bersih diminta melapor ke kepala desa, kemudian diteruskan ke Camat dan dilaporkan ke Satgas Kabupaten melalui posko BPBD agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, termasuk melalui dropping air bersih,” terang Bupati Rijanto.
Bupati menegaskan, bantuan dropping air bersih akan diberikan secara gratis sebagai bagian dari upaya penanganan darurat musim kemarau.
“Pendanaan berasal dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta dukungan relawan dan kalangan dunia usaha,” katanya.
Strategi Pertanian Hadapi Kemarau
Di sektor pertanian, kata Bupati, pemerintah menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian dengan menggerakkan penyuluh dan kelompok tani untuk segera melakukan percepatan tanam di wilayah yang masih memiliki ketersediaan air.
“Petani dianjurkan menanam varietas padi Inpari yang tahan kekeringan, tahan hama, serta memiliki produktivitas baik,” imbuhnya.
Melalui Gapoktan, PPL, dan kelompok tani, kata Bupati, petani diharapkan segera memanfaatkan sisa ketersediaan air sebelum kemarau panjang benar-benar terjadi.
“Khusus wilayah Blitar Selatan, pemerintah menyebut tidak semua desa mengalami kesulitan air,” urainya.
Namun demikian, lanjutnya, sejumlah desa dan dusun tetap menjadi prioritas pengawasan dan mitigasi.
“Pemkab berharap melalui sinergi seluruh elemen, dampak kemarau panjang dapat ditekan sehingga masyarakat tetap terlindungi dan aktivitas ekonomi, khususnya pertanian, tetap berjalan,” harapnya. ( Ayu )
