Ketua DPD RI: Lembaga Sensor Film Daerah Layak Ditambah, Bukan Dibubarkan
Jakarta, megapos.co.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait wacana penutupan satu-satunya perwakilan Lembaga Sensor Film (LSF) Daerah yang ada di Jawa Timur oleh LSF Pusat.
Menurut LaNyalla, LSF Daerah layak ditambah dan dipertahankan eksistensinya. Karena banyak materi-materi lokal di daerah atau produk budaya lokal yang disensorkan di LSF Pusat.
Lantaran hal itu, menurutnya, dipandang perlu untuk membentuk kantor perwakilan, dengan harapan memberikan kemudahan kepada para sineas lokal untuk menyensorkan materinya, sehingga tidak perlu ke Jakarta.
“Tentu kehadiran LSF di daerah akan mempermudah kinerja yang terkait di bidang perfilman. Apalagi sineas dan rumah produksi di Jawa Timur terbilang cukup banyak memproduksi karya-karya film dan iklan oleh sineas-sineas mereka,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (15/4/2021).
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai ada beberapa alasan perlunya LSF daerah dipertahankan. Pertama, kata LaNyalla, otensi film lokal berkembang cukup baik, meski di masa pandemi mengalami penurunan.
“Sebagai contoh di Jatim, berdasarkan data LSF Jatim, Production House (PH) yang produktif tercatat 40 PH yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perfileman Republik Indonesia (APPRI),” tutur LaNyalla.
Kedua, kata Senator Dapil Jawa Timur ini, potensi TV lokal menjadi obyek pemantauan LSF, baik skala regional maupun lokal daerah. Sebagaimana diketahui, TV lokal dan platform digital berkembang pesat di Jatim. Berdasarkan data dari KPID Jatim, tahun 2019 terdapat 85 stasiun TV dari berbagai platform.
“Hal ini menjadi penting bagi LSF untuk turut mengawal dan memastikan masyarakat Jawa Timur memperoleh tayangan atau hiburan yang sehat dan edukatif,” kata alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.
Ketiga, mantan Ketua Umum PSSI itu memaparkan, sosialisasi budaya sensor mandiri mendapatkan respon positif dari berbagai dari kalangan akademis, lembaga pendidikan/pondok pesantren serta organisasi kemasyarakatan (Muhammadiyah dan NU) organisasi kesenian dan komunitas film.
“Peran lembaga sensor amat penting agar tayangan yang disajikan itu dapat berkualitas, sesuai standar etika yang berkembang di masyarakat dan yang terpenting menjadi benteng bagi akhlaqul karimah masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila,” kata LaNyalla. (**/is/jt)
