DaerahHead Line NewsNganjukPolitik & Pemerintahan

Hadiri Rakor Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, ini yang Disampaikan Pj Bupati Nganjuk

Nganjuk, megapos.co.id – Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta perkenalan Satuan Tugas KPK, secara daring di Ruang Planning Centre Bappeda, Selasa (30/1/2024).

Rapat yang diikuti oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bakorwil II membahas capaian, evaluasi, juga rencana aksi untuk tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, peserta rapat mengikuti pengarahan dari Direktur Wilayah III Koordinasi Supervisi KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Nganjuk menyampaikan beberapa hal pada undangan yang ikut hadir.

Diantaranya adalah cek program awal tahun, awal tahun ini mana saja program yang sudah dilaksanakan dan untuk program 2025, diharapkan setiap tahunnya ada proses penyusunan program untuk tahun berikutnya.

“Ada muatan 10-15 persen inovasii baru, sehingga ada ssuatu yang baru dan terarah dari program di Kabupaten Nganjuk,” terang Pj Bupati Nganjuk.

Menurutnya, perlu evaluasi lanjutan, sehingga nantinya setiap aktivitas selama satu tahun kira-kira apa yang akan jadi program berikutnya.

“Termasuk potensi pendapatan daerah ini menjadi perhatian kita bersama. Pelayanan publik yang sudah baik, bagaimana sekarang mengimplementasikan itu dengan baik dan bagaimana program berbasis proposal, atau ajuan Masyarakat,” imbuhnya.

Pj Bupati mengimbau bagaimana bila dibuat tim verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat di masing-masing OPD.

“Di tahun 2024 ini proses-proses penyampaian data, berkas-berkas yang bisa kita laporkan, dan akhirnya bisa jadi capaian nilai untuk MCP KPK,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Wilayah III Koordinasi Supervisi KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, menyampaikan apresiasi atas capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) Jawa Timur Tahun 2023 yang telah mencapai target, yakni rata-rata sebesar 90,71.

“Meski rata-rata besar MCP di kabupaten/kota mengalami penurunan karena penyesuaian indikator, namun nilai SPI (Survei Penilaian Integritas) yang diperoleh naik,” tandasnya. (**)