Gabungan LSM Jombang Demo, Tuntut Penghuni Ruko Simpang Tiga Segera Hengkang
Jombang, megapos.co.id — Aksi puluhan massa dari beberapa aktivis LSM Kabupaten Jombang yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat, kini menggelar aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Kamis (02/02/2023).
Dalam tuntutannya, mereka mendesak dan menuntut agar aset Ruko Simpang Tiga Mojongapit ditutup dan penghuni ruko segera hengkang dari tempat tersebut.
Atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, tentang Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemkab Jombang Tahun Anggaran 2020. Dimana telah ditemukan Pemanfaatan aset Ruko Citra Niaga dan Ruko Simpang Tiga tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan pendapatan daerah.
Diduga dengan adanya terkait kasus tersebut. Kini beberapa Aktivis LSM Jombang beserta puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat mendatangi Kantor Pemkab dalam bentuk aksi unjuk rasa untuk menuntut Pemkab Jombang harus bertindak tegas menutup ruko simpang tiga.
Dalam orasinya, Dwi Andika selaku kordinator aliansi LSM mengatakan, pihaknya mendorong temuan BPK yang mencapai 5 Milyar tersebut harus segera dibayar.
” Jika dibiarkan berlarut-larut, maka tunggakan akan lebih besar,” tegas Dwi
Ia juga mempertanyakan penyelesaian aset lainnya yang berada di Pasar Citra Niaga (PCN) Jombang, yang juga menjadi temuan BPK. Penyelesaian aset itu harus segera dilakukan.
“Temuan BPK di PCN mencapai milyaran rupiah juga harus segera diselesaikan,” terang Dwi dalam orasinya.
Aksi turun jalan oleh Aliansi LSM Jombang itu mengusung 4 tuntutan, Yakni: (1) Meminta Pemkab berani bertindak tegas untuk melakukan penutupan ruko simpang tiga. (2) Meminta Pemkab tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan kelompok penyewa lama. (3) Meminta Pemkab tidak menerbitkan kontrak baru dengan pihak penghuni sebelum masalah audit temuan BPK terselesaikan. Serta, (4) Meminta agar ruko simpang tiga secepatnya dikosongkan dari penghuni.
Aan Teguh Prihanto, selaku Ketua LSM Pospera yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat mengatakan, saat didemo, Kantor Pemkab Jombang kosong. “Info yang kita dapatkan, Bupati dan Sekda sibuk ada acara pertemuan,” katanya.
“Pada saat kita demo, kantor Pemkab Jombang ternyata kosong, katanya bupati dan sekda sedang ada acara pertemuan. Adapun dalam mediasi setelah kami demo di Pemkab. Suwignyo Disdagrin yang mewakili pemkab Jombang mengatakan akan menyampaikan kepada pihak Pemerintah Kabupaten,” kata Aan.
Adapun statement Suwignyo dari Disdagrin, yang mewakili pihak Pemkab Jombang mengatakan dalam mediasi. Terkait permasalahan ruko simpang tiga, nanti akan disampaikannya kepada pihak pemkab. Dia tidak berani mengambil keputusan tanpa adanya rekomendasi dari Pemkab.
“Untuk permasalahan terkait ruko simpang tiga. Saat ini pihak Pemkab masih sibuk, ada pertemuan diluar. Tapi nanti akan saya sampaikan ke Ibu Bupati dan Sekda terkait simpang tiga. Jadi saya tidak berani mengambil keputusan tanpa adanya rekomendari dari pihak pemkab,” kata Suwignyo dalam mediasi.
Demo kali ini terdiri dari gabungan 4 LSM Jombang, diantaranya, LSM Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA), LSM LPKRI, LSM Kompak dan LSM Almater. (Nu)
