Menteri ATR/BPN Resmikan Gedung Arsip dan Serahkan Sertifikat PTSL di Jombang
Jombang, megapos.co.id – Munjungan kerja Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (06/07/2023), disambut langsung Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dan Forkompinda Kabupaten Jombang.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kunjungannya selain meresmikan Gedung Arsip ATR/BPN juga memiliki tugas mendaftarkan tanah masyarakat, aset instansi pemerintah serta badan hukum, dan organisasi keagamaan dengan harapan seluruh bidang tanah terdaftar hingga terwujud Indonesia Lengkap.
Untuk itulah, kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Kabupaten Jombang adalah dalam rangka memastikan Pendaftaran Tanah Masyarakat, Aset Pemerintah, dan Tanah Wakaf berjalan baik.
Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Kabupaten Jombang.
“Suatu kehormatan Kabupaten Jombang menjadi tujuan Kunjungan Kerja Bapak Menteri. Selamat datang di Kabupaten Jombang Bapak Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN beserta rombongan. Semoga kehadiran Bapak Menteri di Kabupaten Jombang, menjadikan Jombang makin berkah dan barokah,” utur Bupati Mundjidah Wahab.
Kegiatan ini dinilai Bupati Mundjidah Wahab sebagai bentuk langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah terutama yang dijadikan fasilitas umum.
Disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, penyerahan sertipikat aset ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah/aset instansi. Terlebih tanah-tanah tersebut akan diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat Jombang seperti Pasar Baru Jombang, Areal Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Jalan.
“Terkait pendaftaran tanah aset, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo bahwa penertiban administrasi tata kelola aset instansi untuk menghindari terjadinya konflik antar warga dengan pemerintah atau warga dengan BUMN. Ini adalah Program Revolusioner”, tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto
“Untuk menjadi Kota Lengkap harus diawali dengan Desa Lengkap. Oleh sebab itu untuk mengejar kekurangan target 300 ribu sertipikat harus diawali dengan pendaftaran peta bidang. Saya minta Tanah Kas Desa juga bisa disertipikatkan. Ini adalah aset. Saya sangat bersyukur para Kepala Desa di Kabupaten Jombang sangat mendukung program ini, sehingga dapat segera terwujud desa lengkap,” pungkasnya. (Nu)
