DPRD Kabupaten Pasuruan Akan Memastikan Pekerja Transportasi Online Mendapatkan Perlindungan yang Layak
Pasuruan, megapos.co.id – Respon aksi demonstrasi ribuan ojek online kini membuahkan hasil. Bagaimana tidak aksinya tersebut menuai angin segar setelah menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (04/09/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat akan menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Ojek Online sesuai kewenangannya.
Ketua Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya, Harsoyo Utomo menuturkan, pihaknya kini menaungi sekitar 2.000 driver roda dua maupun roda empat yang seluruhnya menggantungkan hidup dari orderan aplikasi. Ketiga tuntutan dari Pengemudi Transportasi Online diantaranya :
Tuntutan pertama adalah adanya jaminan perlindungan sosial, baik melalui BPJS Kesehatan maupun Jamsostek.
Samsul Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan, bahwa DPRD Kabupaten Pasuruan memastikan pekerja transportasi online seyogyanya harus hak mendapatkan perlindungan yang layak.
“Terkait jaminan perlindungan sebenarnya sudah ada program Universal Health Coverage (UHC). Tinggal mengajukan saja, kalau syarat terpenuhi maka biayanya akan ditanggung pemerintah daerah,” tegas Samsul seperti dilansir dari pasuruannewms.com.
Tuntutan kedua yakni akses terhadap program pemberdayaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Samsul menekankan akan mendorong dinas terkait untuk membuka pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan yang menunjang aktivitas pekerja transportasi online.
“Kita akan mendorong dinas terkait untuk membuka pelatihan berbasis komunitas. Jadi, para driver bisa mendapatkan keterampilan tambahan yang menunjang aktivitas mereka, sekaligus menjadi cadangan usaha ketika orderan sepi,” imbuhnya
Tuntutan ketiga adalah kepastian penerapan tarif sesuai aturan pemerintah.
DPRD Kabupaten Pasuruan berjanji akan memastikan penerapan tarif ojol sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur, yang selama ini dikeluhkan sering diabaikan pihak aplikator.
“Kami akan kawal agar tarifnya tidak merugikan driver, karena mereka yang setiap hari berjibaku di jalan untuk menghidupi keluarganya,” tandas Samsul.
Dengan adanya hal tersebut Harsoyo Utomo berharap Pemerintah dapat memperhatikan Pekerja Transportasi melalui aplikasi yang terkadang dipandang sebelah mata.
Selain itu, Harsoyo berharap pemerintah daerah bisa menjembatani komunikasi dengan aplikator agar ada kantor perwakilan di Pasuruan.
“Kalau ada masalah, kami tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya atau Malang. Dengan adanya perwakilan di sini, setiap konflik bisa lebih cepat terselesaikan,” tutupnya. (**).
